Jakarta (APTEL), Seiring dengan kebutuhan komunikasi yang terus meningkat dan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju maka Kota Bekasi telah membangun jaringan SITEL yang telah menghubungkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2004 dan 2005 ditambah 1 Kecamatan pada 2007 yang bisa digunakan untuk komunikasi data. Hal itu dikatakan Nandi Suryakandi, Kepala KPDE Kota Bekasi, Rabu (2706) di Hotel Millinium Jakarta. Penggunaan perangkat IP- Phone menggantikan telepon PABX yang telah ada, dimana keuntungan memakai perangkat IP-Phone karena tidak ada biaya pembelian pulsa. Hal ini dikarenakan jalur data yang dipergunakan adalah infrastruktur jaringan SITEL yang telah terbangun. katanya. Lebih lanjut dijekaskan bahwa untuk Tahun 2006 telah didistribusikan sebanyak 31 unit pesawat IP-Phone yang tersebar ke beberapa SKPD. Sedangkan untuk Tahun 2007 telah dianggarkan sebanyalk 41 unit pesawat IP-Phone yang selanjutnya klan didistribusikan ke beberapa SKPD yang belum memperoleh serta 1 kecamatan yang terhubung dengan infratsruktur jaringan SITEL Wireless yang akan dikembangkan ke 11 kecamatan lain di tahun berikutnya. Dijekaskan pula bahwa Badan Infokom Kota Bekasi tidak menggunakan media kabel fiber optic, sebagai gantinya digunakan media wireless frekwensi 5,8 MHZ, dengan pertimbangan sebaran lokasi cukup jauh serta biaya akan lebih murah. BimTek SITEL Seiring perkembangan teknologi informasi dilakukan pembenahan terhadap website kota Bekasi yang pemutakhiran datanya oleh masing-masing SKPD. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2006 diadakan bimbingan teknis Operator SITEL SKPD yang telah mendidik 72 orang operator SITEL yang diharapkan bisa menayangkan sendiri hasil pengolahan data di website Kota Bekasi, menjawab keluhan masyarakat dan mampu berkorespodensi dengan memakai e-mail. Berkaitan dengan pembangunan TI di Kota Bekasi ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya SDM yang handal di bidang TI, belum terintegrasikannya pengelolaan Sistem Informasi Managemen (SIM), Kurangnya koordinasi antar isntansi dalam membangun jaringan (Telkom, PLN), serta belum memiliki tenaga ahli untuk menilai kemampuan konsultan/penyedia jasa. (Bts).