Jakarta, - (APTEL). Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Depkominfo Cahyana Ahmadjayadi mengatakan Depkominfo telah meluncurkan program "dot id saja" yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan 'bandwitch dalam negeri, dan mengoptimalkan penggunaan "bandwitch" internasional. Hal itu dikatakan di Kantor Kominfo Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat, Jumat (22/6)

"Program Depkominfo 2007 kita telah mempromosikan program .id saja untuk membangkitkan nama Indonesia. 'dot id for your id," katanya. Program difokuskan pada penyediaan layanan yang biasanya terdapat di luar negeri dan banyak diakses oleh pengguna internet Indonesia seperti "weblog", "groups", "instant-messenger" dan mesin pencari.

Pandi akan kembali kenakan biaya

Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua Badan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Teddy Sukardi, mengatakan semua pendaftaran nama domain baru akan kembali dikenakan biaya untuk penggunaan selama satu tahun mulai 1 Juli 2007. ”Setelah beberapa kali tertunda, pengelolaan nama domain .id akan resmi berada di bawah Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi). Lembaga nirlaba ini akan menjalankan pengelolaan nama domain yang sebelumnya ada di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika dan mulai 1 Juli 2007, pendaftaran nama domain .id akan mulai dikenakan biaya untuk penggunaan selama satu tahun” katanya.

Teddy mengatakan pihaknya baru akan mengumumkan tarif harga domain dalam jangka waktu seminggu mendatang karena masih mempertimbangkan mengenai subsidi silang antara domain untuk institusi sosial dengan komersial.

"Domain untuk sosial dengan domain untuk komersial pastinya harganya berbeda. Domain komersial diharapkan memberi 'cross subsidy' untuk domain sosial," ujar Teddy. Teddy mengatakan harga domain untuk institusi sosial diperkirakan berkisar antara Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu per tahun dan masih akan dikonsultasikan dengan Dirjen Aplikasi Telematika Cahyana Ahmadjayadi”. Imbuhnya.

Lebih lanjut Teddy menjelaskan, harga domain akan diumumkan dalam jangka waktu satu minggu ke depan, karena masih ada pertimbangan-pertimbangan mengenai subsidi silang (cross subsidy) antara domain untuk institusi sosial dengan komersial.

"Domain untuk sosial dengan domain untuk komersial pastinya harganya berbeda. Domain komersial diharapkan memberi cross subsidy untuk domain sosial," ujar Teddy. (tri)